Syahbandar Kolaka Akan Dilaporkan Terkait TERSUS Ilegal

syahbandar-kolaka-akan-dilaporkan-terkait-tersus-ilegal

Liputan4.com.- Sulawesi Tenggara Kabupaten Kolaka Utara. Adanya Dugaan Penyalah gunaan kewewenangan dan terkesan mendukung, para penambang yang tidak mengantongi (TERSUS) Terminal Khusus, pengangkutan Mineral Ore Nikel di (KOLUT) Kolaka Utara yang tetap beroperasi Sampai Hari Ini.

Ketua VI DPP Lembaga Investigasi Negara Muh. Zulkifli, S.H, yang sedang berada di Kolaka utara, setelah berkoordinasi dengan Ketua Umum Lembaga Investigasi Negara di Jakarta Pusat, Ia menyatakan akan mengajukan laporan ke Mabes Polri dan KPK terkait dugaan kuat penyalahgunaan wewenang dan adanya indikasi suap serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Kolaka.

Beberapa laporan yang akan kami ajukan tidak hanya penyalahgunaan wewenang namun juga sampai pada laporan ke pimpinan tertinggi Jendral Perhubungan Laut agar sanksi keras kepada bawahannya yang di duga kuat menyalahgunakan kewenangannya.

Ia juga menjelaskan, terkait hal tersebut maka jika dicerna secara hukum pada pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, di Jelaskan setiap pemanfaatan garis pantai untuk melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang di luar kegiatan di pelabuhan, TERSUS, TUKS, wajib memiliki izin.

Namun izin berlayar tetap di keluarkan oleh pihak Syahbandar,“ ada apa,?, Kata Ketua VI DPP LIN Senin (22/2/2021).

Lanjut dia, setiap perusahaan yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang melakukan pengangkutan bahan tambang dengan memanfaatkan garis pantai untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan di pelabuhan, Terminal Khusus (TERSUS), dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) wajib memiliki izin.

Dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dalam Pasal 339, dia juga menilai kegiatan pengangkutan ore nikel di Kolaka Utara tanpa izin tidak dapat dibenarkan secara hukum. Belum lagi kewajiban setiap perusahaan tambang untuk membangun sarana prasarana pendukung operasional sesuai Undang-Undang Minerba, ungkapnya.

BACA JUGA  Sulawesi Selatan (Sulsel) Jadi Provinsi Pertama Terapkan Merit System

Liputan4.com kemudian melakukan wawancara singkat melalui via telepon, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kolut yang disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPM-PTSP, Taufiq menegaskan, bahwa untuk izin lokasi terkait permohonan pengurusan izin Tersus saat ini yang masuk ke DPM-PTSP Kolut hanya ada satu permohonan, yakni dari PT Kurnia Mining Resource. Belum ada dari perusahaan lain, ucapnya

Liputan4.Com juga sempat menghubungi pihak Syahbandar Kolaka melalui Via seluler / Via Watshap namun tak ada Respon sampai di layangkannya berita ini.

Ketua VI Lembaga Investigasi Negara mengungkapkan Persyaratan untuk Surat Izin Penetapan Lokasi Terminal Khusus.
Persyaratan yang harus di lengkapi serta di jalangkan :

ADMINISTRASI

Surat Permohonan sesuai contoh 1 pada lampiran Permenhub No. PM 51 Tahun 2011, Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000 dari pemohon bahwa lokasi yang diusulkan tidak bermasalah dengan pihak lain, Salinan Surat Ijin Usaha Poko (IUP) dari instansi terkait dengan kegiatan usaha pokok diantaranya : pertambangan, energi, kehutanan, pertanian, perikanan, industri, pariwisata serta dok dan galangan kapal

Letak lokasi dilengkapi dengan koordinat geografis digambarkan dalam peta laut beserta titik lokasi pelabuhan umum terdekat dan Terminal Khusus di sekitarnya, Rekomendasi Syahbandar pada Kantor UPP setempat mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran yang meliputi kondisi perairan berdasarkan hasil survey

Rekomendasi Bupati/Walikota setempat mengenai kesesuaian rencana lokasi Tersus dengan RTRW Kabupaten/Kota
Rekomendasi Gubernur setempat mengenai kesesuaian rencana lokasi, Tersus dengan RTRW Provinsi
Akte Notaris Perusahaan
Nomor Pokok Wajib Pajak

Laporan Keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar, Referensi Bank nasional atau Bank Swasta Nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000,- (lima puluh triliyun rupiah), Modal disetor dan total ekuitas minimal sejumlah minimal Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) sesuai PM 45 Tahun 2015
Referensi Bank.

BACA JUGA  Bentuk Kepedulian, Polres Madina Berikan Santunan Bagi Masyarakat Desa Sibanggor

STUDI KELAYAKAN yang paling sedikit memuat :
Rencana Volume Bongkar/Muat bahan baku, peralatan penunjang dan hasil produksi, Rencana Frekuensi kunjungan kapal, Aspek ekonomi tentang efisiensi dibangunya Tersus, Aspek Lingkungan
Hasil Survey Hidrooceanografi (Pasang Surut, Gelombang, Kedalaman, Arus), topografi, titik benchmark lokasi Pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis.

Apakah upaya ini telah dilakukan oleh pihak terkait jika tidak maka kami akan meminta kepada seluruh instansi dan stagholder serta aparat penegak hukum untuk menghentikan segala bentuk aktivitas pertambangan yang ilegal.tambahnya

R.)zul


Print Friendly and PDF
share 0 Komentar

Tinggalkan Balasan