Gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Pemprov Kalteng Bahas Penyusunan RKPD TA 2022

  • Bagikan
gelar-musyawarah-perencanaan-pembangunan,-pemprov-kalteng-bahas-penyusunan-rkpd-ta-2022

Liputan4.com,Kalteng- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, bertempat di Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Kamis, 8 April 2021. Musrenbang yang digelar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Fahrizal Fitri.

Acara Musrenbang Provinsi Kalteng Tahun 2021 ini digelar secara online (virtual) melalui teknologi digital konferensi video, maupun offline yaitu tatap muka langsung dan terbatas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tampak hadir secara virtual diantaranya Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Kementerian Dalam Negeri RI Eko Prasetyanto Purnomo Putro, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI Arifin Rudiyanto, serta Anggota DPR dan DPD RI Dapil Kalteng.

Sekda Kalteng Fahrizal Fitri, mewakili Gubernur Sugianto Sabran, membuka secara resmi Musrenbang Tingkat Provinsi yang dilaksanakan satu hari ini (8/4/2021). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sugianto Sabran melalui Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menyampaikan, “Perlu menjadi perhatian kita bersama, pembangunan Kalimantan Tengah tahun 2022 merupakan tahun peralihan periode RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 dengan RPJMD tahun 2021-2026. Perencanaan pembangunan tahun 2022 akan menjadi tahun awal dalam menentukan perencanaan pembangunan untuk 5 tahun ke depan”.

Lebih lanjut disebutkan juga bahwa Tema RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2022 ini adalah “Stabilitas Ekonomi dengan Penguatan SDM yang Berdaya Saing”, dengan prioritas pembangunan tetap pada bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian dalam arti luas, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut sejalan dengan tema yang diusung secara nasional dalam mencapai target 2022 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.

Seperti yang telah diketahui bersama mengenai situasi satu tahun belakangan ini, Gubernur Sugianto Sabran memberkan bahwa akibat pengaruh Pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Kalteng pada tahun 2020 mengalami minus 1,40 persen. Namun demikian, diungkapkan Gubernur juga bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalteng masih lebih baik dibandingkan Nasional dengan nilai sebesar minus 2,07 persen, angka kemiskinan 5,26 persen lebih baik dari Nasional sebesar 10,19 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 sebesar 71,05, dan Gini Ratio 0,320 lebih baik dibandingkan Nasional sebesar 0,382.

Selain itu, dalam acara musrenbang tersebut, Gubernur Sugianto Sabran melalui Sekda Kalteng juga menyampaikan sejumlah usulan Proyek Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah dari hasil rapat kerja Gubernur dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI pada Bulan Februari, yaitu (1) Pembangunan Bandara Sebuai; (2) Perpanjangan Runway Bandara Tjilik Riwut; (3) Penyelesaian Ruas Jalan Missing Link Jalan Lintas Tengah Kalteng Menuju Batas Kalbar; (4) Pemenuhan Standar 2-7-2 Ruas Jalan Nasional Trans Kalimantan; (5) Pembangunan Pelabuhan Utama di Provinsi Kalimantan Tengah; (6) Peningkatan Jalan Akses Menuju Pelabuhan Bahaur; (7) Pembangunan Jalan Akses Menuju Pelabuhan Segintung di Kabupaten Seruyan; (8) Pengembangan Kawasan Food Estate; (9) Pengembangan Peternakan Sapi di Kabupaten Sukamara; (10) Pembangunan Rumah Sakit Kelas B di Kabupaten Seruyan; dan (11) Penanganan Stunting di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Eko Prasetyanto Purnomo Putro, mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, menyampaikan beberapa arahan Rencana Pembangunan Kalimantan Tengah. Pertama adalah mempertimbangkan keterbatasan pendanaan yang ada, secara rasional perlu dilakukan reprioritisasi jenis proyek yang akan dibangun sehingga beban pembangunan tidak terlalu besar di masa mendatang. Kedua adalah melakukan refocusing pembangunan infrastruktur selama pandemi.

Ketiga adalah dengan asumsi pandemi telah dapat dikendalikan di tahun 2022, maka pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung sektor-sektor ekonomi yang memiliki backward-forward linkage yang luas, sekaligus merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan, seperti pariwisata dan ekonomi kreatif, industri (UMKM), perdagangan, kelautan dan perikanan. Keempat adalah pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan informasi menjadi krusial sehingga masyarakat tetap produktif dalam bekerja, memperoleh layanan publik, dan tetap terintegrasi dalam aktivitas ekonomi berbasis digital. Kelima adalah pelaksanaan belanja modal, barang dan jasa dalam pembangunan infrastruktur diutamakan memiliki kandungan lokal paling optimal.

Sementara itu, Menteri PPN/ Kepala Bappenas RI, melalui Deputi Arifin Rudiyanto, menyampaikan bahwa Bappenas memproyeksikan Indonesia mampu keluar dari Middle Income Trap pada tahun 2030. Namun, disebutkannya bahwa Pandemi Covid-19 pada tahun belakangan ini berimplikasi pada kesehatan masyarakat dan juga berdampak luas terhadap kinerja pembangunan, baik di daerah maupun nasional, sehingga diperlukan penyesuaian dalam rancangan pembangunan, termasuk penyesuaian dalam ekonomi makro.

“Tahun 2022 ini adalah tahun yang krusial bagi Negara Indonesia dapat terbebas dari tekanan Covid-19. Sejalan dengan proses percepatan vaksinasi masyarakat, strategi pemulihan ekonomi harus segera kita jalani. Ini menjadi hal yang sangat penting karena kita harus siap sedia dan jangan sampai lengah dan terpuruk di tahun ini”, tegas Menteri PPN/ Kepala Bappenas RI, melalui Deputi Arifin Rudiyanto.

Menteri PPN menyebutkan bahwa tantangan Indonesia yang dihadapi adalah pemulihan ekonomi nasional pasca Pandemi Covid-19 dan juga kembali ke jalur pertumbuhan yang telah dicita-citakan sebelumnya. “Tanpa adanya perubahan signifikan dalam struktur perekonomian, Indonesia akan sulit untuk bisa keluar dari Middle Income Trap sebelum tahun 2045”, ungkap Menteri PPN melalui Deputi Arifin Rudiyanto.

Acara Musrenbang Provinsi Kalteng yang berlangsung dari pagi hingga siang hari tersebut juga dirangkai dengan sesi diskusi yang dipimpin oleh Kepala Bappedalitbang Yuren S. Bahat. Pada sesi diskusi beberapa anggota Dewan Perwakilan di pusat turut menyampaikan beberapa masukan atau usulan, diantaranya adalah Anggota DPD RI Dapil Kalteng Agustin Teras Narang, Anggota DPR RI Ary Egahni Bahat dan Willy M. Yoseph, serta para Kepala Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Sementara itu, Gubernur Sugianto Sabran juga menyampaikan bahwa dibutuhkan sinergisitas dari Pemerintah Pusat sampai Daerah agar dapat bangkit dari dampak pandemi Covid-19 dan demi mencapai pemulihan ekonomi daerah maupun nasional. “Menghadapi kondisi sulit akibat pandemi Covid-19 saat ini, diperlukan kerja sama dan sinergisitas yang kuat dalam menjalankan kebijakan, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, hingga Pemerintah Desa. Saya yakin, dengan sinergi dan kekompakan kita bersama, insyaallah, segala dampak pandemi Covid-19 akan dapat diatasi dan perekonomian juga dapat kembali pulih”, pungkas Gubernur Sugianto Sabran.

Turut hadir langsung di Aula Jayang Tingang mendampingi Sekda Kalteng, yaitu Inspektur Provinsi Sapto Nugroho dan beberapa Kepala Perangkat Daerah Provinsi. Acara musrenbang ini juga diikuti secara virtual dari tempat masing-masing, diantaranya DPRD Provinsi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi, para Bupati/Wali Kota se-Kalteng, serta beberapa Kepala Perangkat Daerah/ Instansi Vertikal terkait.
(7on)

Berita dengan Judul: Gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Pemprov Kalteng Bahas Penyusunan RKPD TA 2022 pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com oleh Reporter : Antonius P

  • Bagikan