Dandim 0421/LS Ikuti Paripurna Bersama DPRD Lampung Selatan

  • Bagikan
dandim-0421/ls-ikuti-paripurna-bersama-dprd-lampung-selatan

blank

Liputan4 Com.Lampung Selatan

Dandim 0421/LS , Letkol Inf.Enrico SN,S.sos.M.tr (Han) , hadiri rapat paripurna DPRD kabupaten lamsel dalam rangka penyampaian 2 paket ranperda kabupaten lamsel secara virtual melalui zoom meeting yang diselenggarakan diaula rajabasa sekda kab.lamsel , senin (08/02/2021).

Hadir dalam rapat yang digelar Nanang Ermanto (Bupati Lamsel) , Letkol Inf Enrico Setiyo Nugroho, S.Sos, M.Tr Han (Dandim 0421/LS)
, Kompol Eko Nugroho (Waka Polres) , Tamrin S.Sos (Sekdakab) , Para Staf Ahli Bupati , Para Asiaten Sekda , Para Kepala Badan – Dinas dan Para Kepala Kantor – Bagian.

Bupati lamsel , Nanang ermanto dalam sambutannya mengatakan “lada hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Lampung Selatan , Perseroan Daerah (Perseroda) Lampung Selatan Maju , dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju , hal yang menjadi dasar pemikiran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tentang perlu pendirian BUMD , karena seperti kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Lampung Selatan merupakan Daerah yang terletak pada posisi yang sangat strategis , dimana di bagian selatan adanya Pelabuhan Bakauheni yang merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera dari Pulau Jawa atau sebaliknya , kemudian di bagian lainnya adanya Bandara Radin Intan sebagai Bandara Internasional , di tunjang juga dengan jalan tol yang sangat memberikan dukungan terhadap transportasi darat untuk lancarnya arus pengangkutan barang dan jasa”.jelasnya.

Lebih lanjut “tentunya kondisi ini , sangat menguntungkan dan memberikan peluang bagi Kabupaten Lampung Selatan untuk meningkatkan dan menumbuhkan iklim usaha dan pertumbuhan perekonomian daerah , secara empiris Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki banyak potensi dan keunggulan, terutama bidang Pariwisata, Pertanian, Peternakan Perikanan, Industri dan bidang-bidang lainnya”.ujarnya.

Lebih lanjut “kita menyadari potensi dan keunggulan tersebut belum mampu dikelola secara optimal , dan ekonomis sehingga belum sepenuhnya memberikan manfaat yang besar bagi daerah atau masyarakat lamsel , untuk pemerintah daerah perlu menggali potensi ekonomi Daerah dan mengembangkan sumber daya Daerah melalui Pendirian BUMD ini dilamsel”.ujarnya.

Lebih lanjut “dilihat dari pendapatan asli daerah (PAD) melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan , dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan baru mampu menyumbangkan PAD tahun Anggaran 2020 (Target Anggaran Murni) sebesar Rp. 334.754.497.799,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Triliun Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau 14,65 % dibandingkan dengan Pendapatan Daerah dalam APBD TA 2020 sebesar Rp. 2.330.690.777.561,- (Dua Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah)”. terangnya.

Lanjutnya “berdasarkan struktur pendapatan masih didominasi oleh dana perimbangan atau dana transfer sebesar Rp. 1.481.414.983.400,- (Satu Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Empat Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) atau 63, 56 %. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan kontribusi Pengelolaan Kekayaan dan keuangan daerah yang dipisahkan dengan PAD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 berupa laba yang dibagikan ke Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 hanya sebesar Rp.8.900.000.000,- (Delapan Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah) atau 0,38 %. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu memiliki sumber pendapatan lain diluar Pajak, Retribusi dan Alokasi Dana dari Pemerintah Pusat untuk mendukung APBD, yaitu melalui pendirian BUMD”.jelasnya.

Lanjutnya “sebagai pertimbangan lain bahwa pendirian BUMD ini juga mempertimbangkan keadilan sosial bagi masyarakat , sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pemanfaatan dan penyerapan tenaga kerja, penguatan ekonomi Nasional dengan unit-unit usaha tertentu , sehingga mampu memberikan manfaat bagi kehidupan hajat orang banyak atau masyarakat.
Atas dasar pemikiran tersebut, tentunya pendirian BUMD didasarkan atas kebutuhan bukan berdasarkan keinginan. Karena itulah Pendirian BUMD bertujuan untuk :

– Memberikan manfaat perkembangan ekonomi Daerah pada umumnya.
– Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, krakteristik dan potensi Daerah yang berdasarkan tata kelola Perusahaan yg baik.
– Memperoleh laba dan/atau keuntungan”.jelasnya.

Lanjutnya “untuk itu, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dimana pendirian BUMD harus didahului dengan studi kelayakan , maka telah melakukan pengkajian dan studi kelayakan usaha, bekerja sama dengan Universitas Lampung (UNILA) dan telah mendapat penilaian dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat Nomor : 539/4774/SJ tanggal 25 Agustus 2020 , kita berharap melalui penyertaan modal yang kita berikan pada BUMD ini, akan dapat meningkatkan PAD sekaligus penyumbang Penerimaan Daerah baik dalam bentuk Pajak, Deviden maupun bentuk manfaat lainnya seperti Ekonomi, Sosial, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat”.tutupnya. (Jek)

  • Bagikan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa